Ingin Berpisah dari NKRI, Inilah Surat Kedua NFRPB yang 'Ancam' Jokowi

Surat kedua akhirnya kembali dilayangkan Kelompok Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) kepada Presiden Jokowi setelah surat pertama tak mendapatkan balasan. 
Ingin Berpisah dari NKRI, Inilah Surat Kedua NFRPB yang 'Ancam' Jokowi

Surat tahap kedua ini dikatakan menjadi surat terakhir yang menawarkan perundingan dengan pemerintah Indonesia sebelum pihak NFRPB menempuh jalur diplomasi yang lebih tinggi yakni sidang mahkamah internasional. 

"Ini sifatnya sekalian memohon diri dari tahapan negosiasi dengan Pemerintah Indonesia untuk menuju ke Mahkamah Internasional. Surat pertama sudah disampaikan sejak jamannya Presiden SBY dan kini Presiden Jokowi namun hingga kini belum ada jawaban," kata Komandan Kepolisian NFRPB, Elias Ayakeding yang didampingi sejumlah anggota NFRPB di Prima Garden Abepura, Kamis (20/7).

Dan untuk surat tahap kedua ini dikatakan pihak NFRPB sekalian mohon diri karena jika tetap tak ditanggapi maka pihaknya lansung membawa persoalan Papua ke Mahkamah Internasional sesuai dengan aturan piagam PBB pasal 35 ayat 2. 

"Ada 20 tembusan ke Keduataan Besar negara sahabat," katanya sebagimana dilansir dari Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group). 

Upaya ini juga akan meminta dukungan dan pengakuan kepada negara-negara pasifik yang tergabung dalam (Pasifik Independen Forum) untuk mengakui kedaulatan NRFPB yang telah diproklamirkan pada 19 Oktober 2011 lalu. 

"Kami akan menggugat secara hukum pemerintah Indonesia atas kedaulatan kami di atas tanah kami negara federal, selama aneksasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan bila sampai Oktober 2017 Indonesia tak menanggapi maka kami akan melakukan gugatan di Den Haag, Belanda," tegasnya. 

Dari surat yang disusun Presiden NFRPB, Forkorus Yaboi Sembut, Ayakeding membacakan bahwa sebagai Presiden NFRPB ia telah menyiapkan beberapa agenda yang disampaikan kepada Perdana Menteri Kerajaan Belanda sebagai mantan kolonial Nederlands New Guinea Papua Belanda serta Sekretaris Jenderal Pasifik Islands Forum. Gugatan hukum atas sengketa aneksasi wilayah kedaulatan dan permasalahan Unilateral Declaration of Independence juga disiapkan. 

Forkorus juga meminta meminta Sekretaris Jendral PBB untuk mencatat ulang atau mendaftar ulang Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) sebagai negara yang baru merdeka (newly independe state). 

Mengingat NFRPB sudah pernah didaftar oleh pengacara internasional, Mr. Jan di Brussels ke Sekretariat PBB melalui register email kepada Tn. Ban Ki Moon Sekretaris Jenderal PBB pada 15 Februari 2012 Kemudian telah mendapat konfirmasi penerimaan dari United Nations (UN) Security Service dengan Nomor 827 567848. 

"Saya minta agar negara-negara anggota PBB mengambil sikap toleransi (tidak diskriminatif) terhadap hukum bangsa-bangsa tentang aneksasi wilayah negeri Papua Barat (mantan wilayah kolonial Netherlands New Guinea) dan Unilateral Declaration of Independence (UDI) Bangsa Papua di Negeri Papua Barat, 19 oktober 2011 di Jayapura sebagai dasar huhum terbentuknya NFRPB," tulis Forkorus. 

Sebagai Presiden NFRPB dirinya sadar betul bahwa NFRPB adalah sebuah negara yang baru merdeka dan belum menjadi anggota PBB, serta belum meratifikasi beberapa resolusi Majelis Umum PBB dan beberapa konvensi internasional.

"Namun NFRPB telah menggunakan beberapa hukum internasional seperti dijelaskan dalam surat ini dan juga surat-surat terdahulu sebagai wujud kewajiban untuk berpartisipasi memelihara keamanan dan perdamaian dunia. Sesuai dengan anjuran Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB) Bab I," pungkasnya.

5 Consequences of Driving without Car Insurance Do you own a car? Great! Does your car also have a valid motor insurance cover on it? Owning a car, while earlier classified as being a luxury, has now moved down to being a comfort. In fact, in metros, a car has almost become a necessity due to long-distance commutes. More and more of us are, therefore, buying a car. But are we also buying the mandatory car insurance policy? Every car which is to ply on Indian roads should have a valid car insurance cover, states the Motor Vehicles Act, 1988. When you buy a new car, the choice of buying an insurance policy is, thankfully, taken out of your hands. The on-road price of the car is inclusive of the insurance premium for your car insurance policy. The problems arise when the policy expires after a year. Car insurance plans are usually issued for one year after which they should be renewed. If you do not renew it, you are driving a car without car insurance. If numbers are any indication, a study by New India Assurance revealed that about 70% of vehicles on Indian roads are without insurance. Is your car one among them? If yes, beware. Here are 5 consequences if you drive your car without having a valid Car Insurance policy: Be prepared to pay heavy fines Earlier, the Motor Vehicles Act, 1988 governed the road safety and traffic rules. Recently, the Government passed the Road Transport and Safety Bill 2014 to replace the Motor Vehicles Act, 1988. Among other changes, the Bill penalizes you heavily if you are caught driving without having a valid insurance cover. As per the amendments, you would have to part with a whopping Rs.25, 000 for a light motor vehicles or Rs.75, 000 for other motor vehicles as a fine for driving without insurance. A huge fine, isn’t it? Pay losses for damages caused to third party or property In an accident, if you unintentionally harm any person or surrounding property, you are liable to pay the loss incurred. This is called third party liability. Your car insurance mandatorily covers this third party liability and spares you the loss incurred. In the absence of a valid insurance cover, you would have to bear the losses incurred. If the person dies, your liability would be very high. Read more Is third party car worth buying? Pay losses for own damage While you have to compulsorily pay losses caused to a third party, what about your losses. In an accident even your vehicle suffers damage. The costs of repairs for such damage are borne by your comprehensive car insurance policy. Without insurance, the onus of paying for the repairs is on you. With the high cost associated with the repairs of your car, a financial strain is inevitable. Read more about All you need to know about car insurance Face legal complications Besides the financial loss suffered in an accident which causes damage to a third party and/or self, you would also be entangled in legal complications if your car is found without a valid insurance cover. You would be penalized, get a challan and might even be imprisoned. Loss of No Claim Bonus If your car insurance expires and you do not renew it, besides the penalties and fines, you also lose the No Claim Bonus which you accumulated in your existing policy. Car insurance plans allow a discount in subsequent year’s premiums if there is no claim in any current year. This discount increases every year and saves your premium outgo. If you let your car insurance policy lapse, you lose the accumulated NCB and end up paying a higher premium when the policy is consequently renewed. A car insurance policy is legally mandatory and not having one results in serious consequences (as mentioned above). While a third party liability cover is mandatory, a comprehensive policy is better. The former pays only for the damages caused to any third party but the latter also covers damages incurred by you and your car. The premium for a comprehensive policy is slightly higher because of higher coverage. For instance, the premium payable for a Maruti Ritz car registered in 2012 having a capacity of 1197cc would have a third party premium of Rs.2237 and a comprehensive premium of Rs.4200 (approximately). With a slight increase in the premium you can avail a higher coverage option which covers for your damages too. Since car repairs are expensive, a comprehensive policy makes more sense even if the premiums are a little high. So do not fall a victim to these consequences and buy an insurance policy for your car today.

0 Response to "Ingin Berpisah dari NKRI, Inilah Surat Kedua NFRPB yang 'Ancam' Jokowi"

Posting Komentar