TNI Punya Rakyat, Bukan Punya Satu Orang atau Partai

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan rasa prihatinnya terkait polemik yang terjadi belakangan ini. Terlebih, polemik tersebut menyangkut institusi TNI.

Ryamizard menegaskan bahwa seharusnya polemik tersebut tidak perlu muncul sebab TNI berkewajiban mengabdi pada rakyat.

"TNI itu kan punya rakyat, bukan punya satu orang, bukan punya partai. Bukan. Punya rakyat. TNI yang ngasih makan, baju, gaji dan mobil itu rakyat semua. Termasuk gedung-gedung Kemhan ini, punya rakyat semua. Saya juga punya rakyat," ujar Ryamizad saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).

 TNI Punya Rakyat, Bukan Punya Satu Orang atau Partai

"Kenapa saya tekankan ini? Saya prihatin, kok begini terus ini. Apa ini?" tambah dia.

Ryamizard menuturkan, seorang tentara memiliki kewajiban tunggal untuk mengabdi pada bangsa dan negara.

Selain itu, tentara juga wajib menunjukkan loyalitasnya kepada Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara.

"Dari saya masuk tentara tahun 1970, saya hanya satu, mengabdi pada bangsa dan negara ini. Dua anak saya tentara, bapak saya, paman saya tentara semuanya mengabdi hanya mengabdi tidak pengen yang lain-lain. Loyalitas pada Indonesia. Siapa? Ya Presiden," ucapnya

Dalam kesempatan itu, Ryamizard juga meminta berbagai pihak tidak berpolemik terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.

Panglima TNI juga bicara soal larangan bagi Kepolisian untuk memiliki senjata yang bisa menembak peralatan perang TNI.

Ryamizard menuturkan bahwa situasi saat ini dinilainya tidak baik.

"Nah, ini saya melihat situasinya sudah tidak baik. Dari awal saya sudah saya sampaikan. Sudahlah, ribut-ribut segala macam. Hubungan antara Kemhan dan TNI itu sangat dekat," ujar Ryamizard.

Menurut Ryamizard, polemik terkait pernyataan Panglima TNI tersebut harus dihentikan. Sebab, hal itu justru akan menimbulkan pertentangan antarinstitusi dan berpengaruh pada sektor pertahanan negara.

"Kalau seperti ini terus, tidak bersatu, negara bisa pecah sendiri. Bubar negara ini. Itu perlunya Menhan bicara. Saya bicara bukan hanya asal ngomong begitu," ujarnya.

"Tugas saya bagaimana pertahanan negara ini bagus. Maka saya ajak bela negara, apalagi yang namanya polisi dan tentara, harus. Kalau sudah berhadapan begitu enggak benar, maka saya harus bicara," tambah mantan Kepala Staf TNI AD itu.

Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Dalam rekaman itu, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.

Panglima TNI juga bicara soal larangan bagi Kepolisian untuk memiliki senjata yang bisa menembak peralatan perang TNI.

Belakangan, Panglima TNI mengakui bahwa rekaman tersebut memang pernyataannya. Namun, Gatot menegaskan bahwa pernyataan itu bukan untuk publik. Sehingga, ia tidak mau berkomentar lagi soal substansi pernyataan dalam rekaman itu.

Menanggapi pernyataan Panglima TNI, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan bahwa institusi non-militer yang berniat membeli senjata api adalah BIN untuk keperluan pendidikan.

Jumlahnya tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk. BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu.

Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer. (kompas)
5 Consequences of Driving without Car Insurance Do you own a car? Great! Does your car also have a valid motor insurance cover on it? Owning a car, while earlier classified as being a luxury, has now moved down to being a comfort. In fact, in metros, a car has almost become a necessity due to long-distance commutes. More and more of us are, therefore, buying a car. But are we also buying the mandatory car insurance policy? Every car which is to ply on Indian roads should have a valid car insurance cover, states the Motor Vehicles Act, 1988. When you buy a new car, the choice of buying an insurance policy is, thankfully, taken out of your hands. The on-road price of the car is inclusive of the insurance premium for your car insurance policy. The problems arise when the policy expires after a year. Car insurance plans are usually issued for one year after which they should be renewed. If you do not renew it, you are driving a car without car insurance. If numbers are any indication, a study by New India Assurance revealed that about 70% of vehicles on Indian roads are without insurance. Is your car one among them? If yes, beware. Here are 5 consequences if you drive your car without having a valid Car Insurance policy: Be prepared to pay heavy fines Earlier, the Motor Vehicles Act, 1988 governed the road safety and traffic rules. Recently, the Government passed the Road Transport and Safety Bill 2014 to replace the Motor Vehicles Act, 1988. Among other changes, the Bill penalizes you heavily if you are caught driving without having a valid insurance cover. As per the amendments, you would have to part with a whopping Rs.25, 000 for a light motor vehicles or Rs.75, 000 for other motor vehicles as a fine for driving without insurance. A huge fine, isn’t it? Pay losses for damages caused to third party or property In an accident, if you unintentionally harm any person or surrounding property, you are liable to pay the loss incurred. This is called third party liability. Your car insurance mandatorily covers this third party liability and spares you the loss incurred. In the absence of a valid insurance cover, you would have to bear the losses incurred. If the person dies, your liability would be very high. Read more Is third party car worth buying? Pay losses for own damage While you have to compulsorily pay losses caused to a third party, what about your losses. In an accident even your vehicle suffers damage. The costs of repairs for such damage are borne by your comprehensive car insurance policy. Without insurance, the onus of paying for the repairs is on you. With the high cost associated with the repairs of your car, a financial strain is inevitable. Read more about All you need to know about car insurance Face legal complications Besides the financial loss suffered in an accident which causes damage to a third party and/or self, you would also be entangled in legal complications if your car is found without a valid insurance cover. You would be penalized, get a challan and might even be imprisoned. Loss of No Claim Bonus If your car insurance expires and you do not renew it, besides the penalties and fines, you also lose the No Claim Bonus which you accumulated in your existing policy. Car insurance plans allow a discount in subsequent year’s premiums if there is no claim in any current year. This discount increases every year and saves your premium outgo. If you let your car insurance policy lapse, you lose the accumulated NCB and end up paying a higher premium when the policy is consequently renewed. A car insurance policy is legally mandatory and not having one results in serious consequences (as mentioned above). While a third party liability cover is mandatory, a comprehensive policy is better. The former pays only for the damages caused to any third party but the latter also covers damages incurred by you and your car. The premium for a comprehensive policy is slightly higher because of higher coverage. For instance, the premium payable for a Maruti Ritz car registered in 2012 having a capacity of 1197cc would have a third party premium of Rs.2237 and a comprehensive premium of Rs.4200 (approximately). With a slight increase in the premium you can avail a higher coverage option which covers for your damages too. Since car repairs are expensive, a comprehensive policy makes more sense even if the premiums are a little high. So do not fall a victim to these consequences and buy an insurance policy for your car today.

0 Response to "TNI Punya Rakyat, Bukan Punya Satu Orang atau Partai"

Posting Komentar