TNI Bantah "Wartawan AS Tuduh 'Oknum' TNI Gunakan Demo anti-Ahok Untuk Lengserkan Jokowi"

Wartawan investigasi Allan Nairn merilis sebuah artikel yang menyebut sejumlah perwira aktif dan purnawirawan TNI menggunakan demonstrasi anti-Ahok guna melengserkan Presiden Joko Widodo.

Artikel tersebut berjudul Trump's Indonesia allies in bed With ISIS-backed militia seeking to oust elected president dan dilansir situs The Intercept.

Namun TNI menepis tuduhan bahwa ada perwira aktif yang terlibat aksi pelengseran Presiden Jokowi.

Nairn mengaku melakukan investigasi secara mendalam selama satu tahun. Dalam kurun waktu itu, Nairn mengaku mewawancarai sejumlah sumber intelijen dan militer serta memperoleh berbagai dokumen rahasia terbitan TNI maupun badan intelijen Amerika Serikat (NSA) yang dibocorkan Edward Snowden.

"Di tentara, baik yang pensiun maupun masih aktif, ada banyak jenderal yang tidak puas dengan Jokowi dan takut kemungkinan bahwa di masa depan mereka bisa diadili. TNI ada sejarah panjang bunuh orang sipil, mulai dari 1965 sampai sekarang di Papua," kata Nairn dalam bahasa Indonesia, kepada Jerome Wirawan dari BBC Indonesia.

Kekhawatiran itu, menurut Nairn, mulai mengemuka saat pemerintah menggelar Simposium 1965 pada April 2016 yang menghadirkan sejumlah korban dan keluarga korban. Kesimpulan simposium itu adalah negara terlibat dalam peristiwa kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI pasca September 1965.

"Mulai dari saat simposium itu, muncul sebuah gerakan di dalam tentara. Mereka berpikir tentang kemungkinan menggulingkan Jokowi. Mereka marah dan takut atas kemungkinan (pengadilan) HAM. Dan gerakan di jalan sekarang, gerakan anti-Ahok itu, sebenarnya asalnya dari gerakan tentara," kata Nairn.

Sumber Pendanaan

Dalam laporan itu Nairn mengaku mendapat dokumen intelijen dari tiga badan berbeda. Dokumen-dokumen itu, katanya, menyebut demonstrasi anti-Ahok memperoleh pendanaan dari seorang politikus, pengusaha, dan mantan presiden.

Nairn mengklaim telah berupaya memverifikasi dokumen itu dengan mewawancarai orang-orang yang disebut sebagai penyumbang dana, namun mereka menolak.

Dengan bergeraknya demonstrasi anti-Ahok, kata Nairn, militer tidak terlihat kasat mata di jalan sehingga kudeta akan berlangsung melalui 'kekuatan rakyat' dan bukan dengan cara kekerasan. Aksi itu tak bisa diremehkan mengingat berhasil menggalang ratusan ribu hingga jutaan orang.

"Ini sama sekali bukan soal agama, ini politik," katanya.

Untuk meredamnya, sambung Nairn, Presiden Jokowi meminta bantuan sejumlah jenderal purnawirawan yang menurutnya pernah terlibat dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM.

"Namun, itu ada harganya, yaitu kemungkinan penghentian kasus-kasus pelanggaran HAM," kata Nairn.

Dengan demikian, imbuhnya, walaupun demonstrasi anti-Ahok pada akhirnya bisa diredam, tentara tetap menang mengingat kasus-kasus pelanggaran HAM tak lagi diusik.

Menjawab pertanyaan BBC Indonesia, Nairn mengatakan bahwa laporannya "bisa dipertanggungjawabkan dan sudah diverifikasi". Kendati begitu, ada beberapa orang yang dituding dalam laporan itu yang menurutnya tidak mau memberikan komentar.

Adapun TNI menepis tuduhan bahwa ada perwira aktif yang terlibat aksi pelengseran Presiden Jokowi.

"Sampai hari ini tidak ada laporan makar," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Wuryanto kepada BBC Indonesia.

Soal penangkapan beberapa purnawirawan atas dugaan makar, Mayjen Wuryanto menegaskan "mereka dulu anggota TNI, tapi sekarang tidak ada hubungannya dengan TNI."

Dari pihak Presiden Joko Widodo, juru bicara kepresidenan Johan Budi menolak menanggapi.

Allan Nairn adalah wartawan yang beberapa kali melansir laporan dari berbagai belahan dunia.

Pada era 1980-an, dia mengungkap pembunuhan massal di Guatemala yang disokong AS.

Dia menyaksikan langsung peristiwa di Santa Cruz, Timor-Timur 1991, yang mendorongnya menggalang sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berupaya meyakinkan Kongres AS untuk menekan pemerintahan Bill Clinton untuk memutus bantuan senjata ke Indonesia.

Pada tahun-tahun selanjutnya, Nairn merilis laporan tentang pembunuhan warga sipil di Aceh yang dilakukan TNI. Ia mengaku telah mewawancarai sejumlah jenderal purnawirawan senior mengenai keterlibatan mereka atas kasus-kasus pelanggaran HAM.

Sejumlah kritik menyebut, banyak laporan Nairn yang terlalu didasarkan pada ucapan-ucapan dan pengakuan yang tak bisa diverifikasi, yang dihubung-hubungkan.

BBC Indonesia

5 Consequences of Driving without Car Insurance Do you own a car? Great! Does your car also have a valid motor insurance cover on it? Owning a car, while earlier classified as being a luxury, has now moved down to being a comfort. In fact, in metros, a car has almost become a necessity due to long-distance commutes. More and more of us are, therefore, buying a car. But are we also buying the mandatory car insurance policy? Every car which is to ply on Indian roads should have a valid car insurance cover, states the Motor Vehicles Act, 1988. When you buy a new car, the choice of buying an insurance policy is, thankfully, taken out of your hands. The on-road price of the car is inclusive of the insurance premium for your car insurance policy. The problems arise when the policy expires after a year. Car insurance plans are usually issued for one year after which they should be renewed. If you do not renew it, you are driving a car without car insurance. If numbers are any indication, a study by New India Assurance revealed that about 70% of vehicles on Indian roads are without insurance. Is your car one among them? If yes, beware. Here are 5 consequences if you drive your car without having a valid Car Insurance policy: Be prepared to pay heavy fines Earlier, the Motor Vehicles Act, 1988 governed the road safety and traffic rules. Recently, the Government passed the Road Transport and Safety Bill 2014 to replace the Motor Vehicles Act, 1988. Among other changes, the Bill penalizes you heavily if you are caught driving without having a valid insurance cover. As per the amendments, you would have to part with a whopping Rs.25, 000 for a light motor vehicles or Rs.75, 000 for other motor vehicles as a fine for driving without insurance. A huge fine, isn’t it? Pay losses for damages caused to third party or property In an accident, if you unintentionally harm any person or surrounding property, you are liable to pay the loss incurred. This is called third party liability. Your car insurance mandatorily covers this third party liability and spares you the loss incurred. In the absence of a valid insurance cover, you would have to bear the losses incurred. If the person dies, your liability would be very high. Read more Is third party car worth buying? Pay losses for own damage While you have to compulsorily pay losses caused to a third party, what about your losses. In an accident even your vehicle suffers damage. The costs of repairs for such damage are borne by your comprehensive car insurance policy. Without insurance, the onus of paying for the repairs is on you. With the high cost associated with the repairs of your car, a financial strain is inevitable. Read more about All you need to know about car insurance Face legal complications Besides the financial loss suffered in an accident which causes damage to a third party and/or self, you would also be entangled in legal complications if your car is found without a valid insurance cover. You would be penalized, get a challan and might even be imprisoned. Loss of No Claim Bonus If your car insurance expires and you do not renew it, besides the penalties and fines, you also lose the No Claim Bonus which you accumulated in your existing policy. Car insurance plans allow a discount in subsequent year’s premiums if there is no claim in any current year. This discount increases every year and saves your premium outgo. If you let your car insurance policy lapse, you lose the accumulated NCB and end up paying a higher premium when the policy is consequently renewed. A car insurance policy is legally mandatory and not having one results in serious consequences (as mentioned above). While a third party liability cover is mandatory, a comprehensive policy is better. The former pays only for the damages caused to any third party but the latter also covers damages incurred by you and your car. The premium for a comprehensive policy is slightly higher because of higher coverage. For instance, the premium payable for a Maruti Ritz car registered in 2012 having a capacity of 1197cc would have a third party premium of Rs.2237 and a comprehensive premium of Rs.4200 (approximately). With a slight increase in the premium you can avail a higher coverage option which covers for your damages too. Since car repairs are expensive, a comprehensive policy makes more sense even if the premiums are a little high. So do not fall a victim to these consequences and buy an insurance policy for your car today.